PEMBAHASAN PERDA TRIBUM DKI No.8 / 2007 ( revisi perda No. 11 / 1997 )

P

BAB I

PENDAHULUAN

DPRD DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebuah tantangan siap menghadang Fauzi Bowo pascapelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di awal masa kepemimpinannya, pria yang akrab dipanggil Foke ini harus berhadapan dengan penerapan produk hukum bertajuk Perda Ketertiban Umum (Tibum).
Produk hukum ini sebenarnya bukanlah barang baru lagi di Ibu Kota. Perda yang memuat 67 pasal dan XVI bab tersebut merupakan revisi atas Perda No 11/1988. Perda yang diharapkan mampu mewujudkan Jakarta yang tertib,nyaman, aman,dan kondusif itu harus dirombak lantaran sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Jakarta saat ini.
Sejak masa penggodokan,revisi perda ini memang sudah menuai banyak kontroversi. Sebab, dari 67 pasal yang terkandung, ada beberapa pasal yang dianggap tidak prorakyat, khususnya rakyat miskin. Salah satu pasal yang paling mendapat banyak sorotan adalah Pasal 40 b dan c. Dalam pasal itu termuat larangan untuk mengemis. Para pelanggar ketentuan ini harus berhadapan dengan sejumlah sanksi.
Yang menarik, bukan cuma pelaku yang akan ditindak, pemberi sedekah pun tak luput dari sasaran. Setiap orang yang memberikan sumbangan ke pengemis,baik di jalan-jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, maupun kantor, akan terancam hukuman ganti rugi bahkan penjara. Bukan pengemis saja yang di-“blacklist”, pengamen, pengasong, dan pengelap mobil di tempat umum juga tersingkir. Tak ketinggalan juga sang pemberi uang.
Fenomena sosial diatas sangatlah menarik untuk diselidiki melalui pendekatan secara yuridis – sosiologis untuk melihat ekses – ekses apa sajakah yang ditimbulkan oleh perda ini terutama bagi penegakan hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, karenanya ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, diantaranya :
ekses – ekses apa sajakah ( menurut pihak yang pro dan kontra )yang ditimbulkan oleh perda ini terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan ?
bagaimana kaitan perda DKI Jakarta no.8 tahun 2007 dengan produk perundang – undangan lainnya ?
seberapa efektifkah perda no.8 tahun 2007 ini menertibkan masyarakat sesuai dengan hakikat pembentukannya ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perda Tibum nan penuh kontroversi
Ibu kota Jakarta memang membutuhkan pengaturan ekstra ditengah carut – marutnya kondisi sosial yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan serta citra Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia. Kesemrautan kondisi sosial ibu kota kiranya tidak mengurangi antusiasme penduduk daerah untuk mengais rezeki di tanah Betawi itu, Jakarta tetap menjadi tempat mereka menggantungkan harapan serta cita untuk dapat menghidupi keluarga mereka di kampung. Tak dapat dielakkan bahwa tuntutan ekonomi menjadi faktor pendorong derasnya arus urbanisasi, kiranya kalimat yang tak asing lagi ditelinga “ KEJAMNYA IBU TIRI, TAK SEKEJAM IBU KOTA “ tak menyurutkan niat serta langkah kaum urban ini untuk ke kota. Satu hal mungkin yang dilupakan oleh kaum urban pengais rezeki di ibu kota ini adalah BEKAL, yakni berupa pengetahuan atau keterampilan yang dapat mereka andalkan untuk mewujudkan impian dan cita mereka atau setidaknya untuk bertahan hidup di ibu kota. Akibatnya adalah mimpi mereka hanyalah sekedar mimpi, jangankan untuk membiayai keluarga di kampung untuk biaya hidup sehari – hari saja kaum urban ini tidak mampu memenuhinya. Fenomena inilah yang membawa efek domino terhadap semakin carut – marutnya kondisi sosial ibu kota. Banyak diantara mereka yang menjadi pengemis, entah karena terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan atau memang karena kapabilitas kaum urban ini yang tidak mumpuni untuk itu. Mengemis, menjadi pedagang asongan, atau menjadi pengamen adalah opsi yang dianggap tepat untuk menjawab segala kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di Ibu kota.
Sayangnya pilihan kaum urban ini kurang tepat, karena hal ini membawa ekses negatif terhadap ketertiban umum di Ibu kota. Pengemis, pengasong, dan pengamen menjadi “hiasan” yang dapat dijumpai hampir di seluruh pelosok ibu kota. Tentunya hal ini tak dapat dibiarkan berlarut – larut, perlu pengaturan untuk menertibkan masyarakat ini, demi Jakarta yang aman,nyaman, dan tertib yang memang seyogyanya dimiliki oleh ibu kota yang selalu menjadi sorotan dunia internasional. Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia menggambarkan Indonesia secara keseluruhan di mata dunia Internasional.
DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan tanggal 10 september 2007 lalu telah mengesahkan peraturan daerah ( perda ) tentang penyelenggaraan ketertiban umum no. 8 tahun 2007 yang merupakan pengganti Perda No 11 tahun 1988 yang dianggap sudah tidak memadai untuk menghadapi perkembangan kondisi sosial ibu kota. Perda ini diharapkan dapat meredam pertambahan jumlah pengemis, pengamen, dan gelandangan di Ibu kota. Namun perda ini sangat kontroversial, ada pihak yang mendukung pemberlakuannya adapula yang memandang perda ini tidak sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan sehingga tidak patut untuk diberlakukan.
Perda yang rencanaya akan diberlakukan mulai tahun depan mendapat sorotan terutama salah satu pasalnya yakni pasal 40 dalam Perda itu, tercantum larangan untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil. Juga ada larangan untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil.
Pasal tersebut juga mengatur mengenai larangan membeli dari pedagang asongan yang berjualan tidak pada tempatnya dan juga memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Bagi pelanggar pasal-pasal di atas, diancam hukuman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta.
Sementara bagi orang yang menyuruh orang lain untuk mengemis, menjadi pedagang asongan dan pengelap mobil diancam hukuman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari dengan denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta.
Lebih jelasnya Beberapa kewajiban dan larangan Perda Tibum1
, sebagai berikut:
Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang ditentukan.
Setiap orang wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang disediakan.
Setiap penumpang wajib menunggu di halte atau pemberhentian yangditetapkan (pelanggaran atas 3 aturan di atas, dikenai denda Rp100.000-Rp 20 juta, atau kurungan 10-60 hari).
Setiap pengemudi wajib menunggu, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang ditentukan (pelanggaran didenda Rp 500.000 – Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
Setiap kendaraan bermotor dilarang memasuki jalur busway(pelanggaran didenda Rp 5juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180hari).
Ketentuan 3 in 1, dan larangan penggunaan joki (pelanggaran didendaRp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
Larangan menjadi joki 3 in 1 (pelanggaran didenda Rp 100.000-Rp 20juta, atau sanksi kurungan 10-60 hari).
Larangan menjadi penjaja seks atau memakai jasa penjaja sekskomersial (pelanggaran didenda Rp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksikurungan 20-90 hari.
Larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang untukmenjadi penjaja seks komersial (pelanggarannya dianggap sebagai tindakpidana kejahatan)
Larangan menyediakan bangunan sebagai tempat berbuat asusila(didenda Rp 5 juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari).
Seperti yang telah penulis kemukakan diatas bahwa perda ini mengundang kontroversi, ada yang mendukung pemberlakuannya adapula yang menolak pemberlakuannya, yang mendukung pemberlakuan perda ini berargumentasi bahwa untuk beramal atau bersedekah sudah disediakan tempat yang resmi sehingga ketiadaan tunawisma tak bisa dikatakan menghambat kegiatan beramal. Malah,jika terus-menerus dikondisikan berkeliaran seperti sekarang,mereka akan terlena dan tidak terpacu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena itu perlu diciptakan sebuah kondisi “mendidik” yang membuat paratunawisma berusaha mencari alternatif pekerjaan. Pengemis, pengamen, dan gelandangan yang berkeliaran di persimpangan jalan juga berpengaruh terhadap keindahan kota. Sementara Jakarta, sebagai ibu kota negara, harus “bersih” karena kota inilah yang menjadi sorotan dunia atas kondisi kota-kota di Indonesia secara keseluruhan.
Pendapat berbeda diungkapkan oleh masyarakat yang kontra terhadap perda ini; Pertama, larangan itu dianggap sebagai langkah yang bisa menghambat seseorang untuk memberikan sedekah pada orang lain. Alih-alih bermaksud berbuat baik, malah dikenai sanksi denda. Jika kemudian Pemda DKI berdalih kegiatan amal bisa dilakukan di lembaga sosial, hal tersebut tidak akan efektif sebab tidak menjamin bantuan bisa langsung sampai pada sasaran Lagipula,.memberi uang kepada pengemis dan pengamen merupakan hak individu masing-masing sehingga sebenarnya tidak perlu ada pengaturan. Dengan adanya pembatasan, berarti itu sama saja dengan membatasi nilai kemanusiaan seseorang. Alasan kedua, aturan itu akan membuat rakyat miskin semakin terbebani karena otomatis “mata pencaharian” mereka akan hilang. Akibatnya, angka kemiskinan yang saat ini sudah memprihatinkan akan semakin parah. Apalagi, pemerintah juga belum menunjukkan gelagat mencari jalan keluar atas dampak yang ditimbulkan akibat pemberlakuan perda tersebut. Dikhawatirkan jumlah pengangguran kian menanjak. Pada saat yang sama, perda ini juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebab, seharusnya warga negara boleh tinggal di mana pun dan boleh melakukan pekerjaan apa pun sesuai kemampuannya. Hal itu seperti tertuang dalam konstitusi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak “
2.
B. Perda Tribum ditengah produk perundang – undangan lainnya
Terlepas dari kontroversi pro dan kontra terhadap pemberlakuan Perda Tribum, keduanya memiliki argument yang didasari oleh pertimbangan ekses yang ditimbulkan oleh karena pemberlakuan Perda ini. Dengan berdalih perda ini tidak membatasi hak setiap orang untuk beramal karena memang sudah disediakan tempat untuk menyalurkannya, dan atas dasar ingin menjadikan ibu kota Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, tertib dan kondusif menjadi dasar pihak yang pro perda ini untuk mendukung penegakannya. Disisi lain, pihak yang kontra pun dengan argumentasi bahwa perda ini hanya akan menutup “mata pencaharian” kaum urban yang dianggap selama ini termarginalkan hanya akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran di ibu kota dan atas dasar pandangan bahwa Perda ini melanggar hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi adalah dasar pihak yang kontra perda ini untuk menolak pemberlakuannya. Penulis akan mengaksentuasikan tulisan ini kepada penyelidikan secara yuridis; apakah perda ini bertentangan dengan produk perundang – undangan lainnya atau sebaliknya perda ini merupakan perwujudan hakikat dikeluarkanya perda yakni melaksanakan perintah undang – undang.
Dari perspektif hukum tata Negara perda dikeluarkan dengan alasan :
Dalam rangka untuk meyelenggarakan otonomi daerah
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pembantuan
Menampung kondisi khusus daerah
Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi
Berdasarkan point – point diatas yang menjadi dasar dikeluarkannya perda, perda tribum memang telah memenuhi beberapa alasan diatas. “ dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah “ jelas perda ini dan perda – perda lainnya juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah. “ dalam rangka menyelenggarakan tugas pembantuan “ jelas perda ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan tugasnya selaku alat perlengkapan Negara di tingkat daerah. “ menampung kondisi khusus daerah “ jelas perda ini menampung kondisi khusus ibu kota yang carut – marut akibat ketiadaan ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, yang mungkin di daerah lainnya di Indonesia tidak menghadapi kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh ibu kota. “ menjabarkan lebih lanjut perturan perundang – undangan yang lebih tinggi “, perda tribum inipun telah “ menunaikan “ tugasnya. Pelarangan mengemis atau menjadi gelandangan bukan hanya diatur oleh perda tribum DKI namun juga oleh produk perundang – undangan yang lebih tinggi yakni KUH – pidana. Ketentuan pelarangan mengemis di muka umum diatur dalam buku III KUH – pidana, pasal 504 ayat (1) ; “ barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu “ dan ayat (2) ; “ pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan “. Demikian pula dengan pelarangan bergelandangan yang juga diatur buku III KUH – pidana pasal 505 ayat (1) ; “ barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan “ dan ayat (2) ; “ pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan “.
Dengan kata lain, secara yuridis perda ini memiliki kekuatan hukum karena tidak bertentangan dengan produk perundang – undangan yang lebih tinggi, justru sebaliknya sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Perda tribum memiliki kekuatan hukum yang memampukan perda ini berlaku umum di ibu kota, dan harus ditaati oleh seluruh penduduk Jakarta, demi mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, tertib dan kondusif selayaknya ibu kota Negara yang menjadi merefleksikan Negara di mata dunia internasional.
C. Efektifitas Perda Tribum menjawab kesemrautan kondisi sosial ibu kota
Berbicara tentang efektifitas suatu peraturan perundang – undangan tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat inilah menjadi faktor penentu diterima/ berlakunya suatu peraturan dalam kehidupan sosial masyarakat kita.
Kesadaran hukum adalah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah – kaidah mengikat dan dapat dipaksakan dengan orientasi dan kecenderungannya sesuai dengan kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun, dan kebutuhan – kebutuhan langsung3
. Atau dapat pula diartikan kesadaran hukum adalah proses – proses dalam kesadaran dan kejiwaan manusia yang didalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu, karena hal itu adalah adil ( memenuhi rasa keadilan ) dan perlu bagi terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya4. Secara teoritis, Kesadaran hukum dapat dibedakan dalam dua jenis :
kesadaran hukum pribadi ( kesadaran hukum individual)
kesadaran hukum yang umum ( kesadaran hukum rakyat )
kedua kesadaran itu tidak selalu identik. Dalam menetapkan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku umum, maka yang harus menjadi ukuran adalah kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum pribadi akan berfungsi sebagai faktor yang secara spontan menimbulkan kesadaran ( penghayatan ) tentang adil dan tidak adil dalam diri seseorang. Kesadaran hukum pribadi akan berfungsi pada waktu orang harus mengambil keputusan – keputusan hukum.
Efektifitas perda tribum ini pun tidak terlepas dari adanya kesadaran hukum, kesadaran hukum pribadi maupun rakyat. Berdasarkan dari pengalaman masa lalu.Telah banyak perda yang hanya hangat di awal, namun akhirnya hanya menjadi aksesori belaka di kemudian hari. Aparat begitu gencar melakukan sosialisasi beberapa pekan pascapenetapan perda, tapi begitu masa sosialisasi dan uji coba selesai, selesai juga riwayat perda. Sebut saja salah satunya,Perda Larangan Merokok.Meski sudah ditetapkan sejak 2 tahun lalu, nyatanya pemandangan orang merokok masih bisa ditemui dengan mudah di tempat yang sudah dilarang. Ada juga peraturan yang mewajibkan pengendara motor untuk menyalakan lampu serta aturan tentang sabuk pengaman. Peraturan- peraturan tersebut hanya hangat sekilas. Tidak efektifnya perda-perda itu bukan hanya lantaran inkonsistensi aparat, tapi juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan aparat. Nah, jika pelaku pelanggaran tidak dikenai hukuman, bagaimana mungkin efek jera melekat pada para pelaku. Dengan kata lain kesadaran hukum tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat dalam arti sempit, tetapi juga meliputi aparat penegak hukum yang mengkonkritisasi kesadaran hukumnya melalui komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan hukum.
Berkenaan dengan perda tribum no.8 tahun 2007 yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun depan, penulis pribadi mendukung diberlakukannya perda ini. Sudah saatnya kita mendukung salah satu program UNICEF, yakni berhenti memberi uang kepada anak-anak jalanan. Dari sekian penelitian yang dilakukan sejumlah LSM, uang yang diperoleh anak-anak marjinal , sebagian besar tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Jajan, ada di peringkat pertama; main dingdong atau permainan elektronik lainnya, menjadi pilihan kedua; terakhir, setoran ke orang tua atau inang/senior sebagai pelindung mereka di jalanan. Jadi, bocah-bocah berpenampilan kumuh pun tetap miskin, tetap terancam putus sekolah, dan tetap berkeliaran di jalan. Ternyata setiap harinya penduduk Jakarta membuang Rp. 1,5 milyar setiap hari ke jalanan ibu kota. Jumlah anak jalanan di jabodetabek saat ini mencapai 75.000 oang
5, pendapatan mereka bisa mencapai Rp. 20.000 – 30.000 setiap harinya. Jika kita kalkulasikan rata – rata 20.000 dikalikan 75.000 orang maka jumlahnya mencapai Rp. 1.500.000.000, / hari. Kitalah yang membuat pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan gelandangan itu betah berada di jalanan. Hal ini membuat mereka bermalas – malasan dan hanya mengharap belas kasih dari orang lain. Saatnya kita mengubah paradigma “ membantu “ dengan memberi sejumlah uang dengan cara membantu mereka untuk menemukan bagaimana menghasilkan uang dengan keterampilan yang mereka miliki tanpa harus menengadahkan tangan dan berpanas – panasan demi keping demi keping receh dari pengguna jalan raya.
Dan bagi pemerintah, alangkah baiknya jika pemberlakuan Perda Tribum ini dilakukan simultan dengan peningkatan sarana – sarana yang mampu menajdi wadah bagi masyarakat khususnya kaum urban yang termarginalkan agar mendapatkan pelatihan – pelatihan mengenai keterampilan yang sedianya mampu menjawab masalah kemiskinan yang menjadi pemicu terkuat adanya pengemis, dan gelandangan lainnya.
REFERENSI
www.republika.co.id
www.koransindo.com
www.tabloidparle.com
warta kota
Sanusi, Achmad, Prof, Dr, SH.,Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung 1984
Tim pengajar fakultas hukum Unpar, Pengantar Ilmu Hukum, 1995
KUH – pidana
1 Sumber : warta kota
2 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
3 Sumber : buku PIH dan PTHI, Prof. Dr. Achmad Sanusi
4 Sumber : Pengantar ilmu hukum, disusun oleh Tim Pengajar PIH faklutas hukum Unpar
5 Sumber : komisi perlindungan anak Indonesia ( KPAI )

Published in: on April 15, 2008 at 1:24 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://fristianhumalanggi.wordpress.com/2008/04/15/embahasan-perda-tribum-dki-no8-2007-revisi-perda-no-11-1997/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: