PEMBAHASAN PERDA TRIBUM DKI No.8 / 2007 ( revisi perda No. 11 / 1997 )

P

BAB I

PENDAHULUAN

DPRD DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebuah tantangan siap menghadang Fauzi Bowo pascapelantikannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Di awal masa kepemimpinannya, pria yang akrab dipanggil Foke ini harus berhadapan dengan penerapan produk hukum bertajuk Perda Ketertiban Umum (Tibum).
Produk hukum ini sebenarnya bukanlah barang baru lagi di Ibu Kota. Perda yang memuat 67 pasal dan XVI bab tersebut merupakan revisi atas Perda No 11/1988. Perda yang diharapkan mampu mewujudkan Jakarta yang tertib,nyaman, aman,dan kondusif itu harus dirombak lantaran sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan Jakarta saat ini.
Sejak masa penggodokan,revisi perda ini memang sudah menuai banyak kontroversi. Sebab, dari 67 pasal yang terkandung, ada beberapa pasal yang dianggap tidak prorakyat, khususnya rakyat miskin. Salah satu pasal yang paling mendapat banyak sorotan adalah Pasal 40 b dan c. Dalam pasal itu termuat larangan untuk mengemis. Para pelanggar ketentuan ini harus berhadapan dengan sejumlah sanksi.
Yang menarik, bukan cuma pelaku yang akan ditindak, pemberi sedekah pun tak luput dari sasaran. Setiap orang yang memberikan sumbangan ke pengemis,baik di jalan-jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah, maupun kantor, akan terancam hukuman ganti rugi bahkan penjara. Bukan pengemis saja yang di-“blacklist”, pengamen, pengasong, dan pengelap mobil di tempat umum juga tersingkir. Tak ketinggalan juga sang pemberi uang.
Fenomena sosial diatas sangatlah menarik untuk diselidiki melalui pendekatan secara yuridis – sosiologis untuk melihat ekses – ekses apa sajakah yang ditimbulkan oleh perda ini terutama bagi penegakan hukum yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat, karenanya ada beberapa identifikasi masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, diantaranya :
ekses – ekses apa sajakah ( menurut pihak yang pro dan kontra )yang ditimbulkan oleh perda ini terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan ?
bagaimana kaitan perda DKI Jakarta no.8 tahun 2007 dengan produk perundang – undangan lainnya ?
seberapa efektifkah perda no.8 tahun 2007 ini menertibkan masyarakat sesuai dengan hakikat pembentukannya ?
BAB II
PEMBAHASAN
A. Perda Tibum nan penuh kontroversi
Ibu kota Jakarta memang membutuhkan pengaturan ekstra ditengah carut – marutnya kondisi sosial yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan serta citra Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia. Kesemrautan kondisi sosial ibu kota kiranya tidak mengurangi antusiasme penduduk daerah untuk mengais rezeki di tanah Betawi itu, Jakarta tetap menjadi tempat mereka menggantungkan harapan serta cita untuk dapat menghidupi keluarga mereka di kampung. Tak dapat dielakkan bahwa tuntutan ekonomi menjadi faktor pendorong derasnya arus urbanisasi, kiranya kalimat yang tak asing lagi ditelinga “ KEJAMNYA IBU TIRI, TAK SEKEJAM IBU KOTA “ tak menyurutkan niat serta langkah kaum urban ini untuk ke kota. Satu hal mungkin yang dilupakan oleh kaum urban pengais rezeki di ibu kota ini adalah BEKAL, yakni berupa pengetahuan atau keterampilan yang dapat mereka andalkan untuk mewujudkan impian dan cita mereka atau setidaknya untuk bertahan hidup di ibu kota. Akibatnya adalah mimpi mereka hanyalah sekedar mimpi, jangankan untuk membiayai keluarga di kampung untuk biaya hidup sehari – hari saja kaum urban ini tidak mampu memenuhinya. Fenomena inilah yang membawa efek domino terhadap semakin carut – marutnya kondisi sosial ibu kota. Banyak diantara mereka yang menjadi pengemis, entah karena terpaksa karena tidak ada lapangan pekerjaan atau memang karena kapabilitas kaum urban ini yang tidak mumpuni untuk itu. Mengemis, menjadi pedagang asongan, atau menjadi pengamen adalah opsi yang dianggap tepat untuk menjawab segala kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di Ibu kota.
Sayangnya pilihan kaum urban ini kurang tepat, karena hal ini membawa ekses negatif terhadap ketertiban umum di Ibu kota. Pengemis, pengasong, dan pengamen menjadi “hiasan” yang dapat dijumpai hampir di seluruh pelosok ibu kota. Tentunya hal ini tak dapat dibiarkan berlarut – larut, perlu pengaturan untuk menertibkan masyarakat ini, demi Jakarta yang aman,nyaman, dan tertib yang memang seyogyanya dimiliki oleh ibu kota yang selalu menjadi sorotan dunia internasional. Jakarta sebagai ibu kota Negara Republik Indonesia menggambarkan Indonesia secara keseluruhan di mata dunia Internasional.
DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan tanggal 10 september 2007 lalu telah mengesahkan peraturan daerah ( perda ) tentang penyelenggaraan ketertiban umum no. 8 tahun 2007 yang merupakan pengganti Perda No 11 tahun 1988 yang dianggap sudah tidak memadai untuk menghadapi perkembangan kondisi sosial ibu kota. Perda ini diharapkan dapat meredam pertambahan jumlah pengemis, pengamen, dan gelandangan di Ibu kota. Namun perda ini sangat kontroversial, ada pihak yang mendukung pemberlakuannya adapula yang memandang perda ini tidak sesuai dengan nilai – nilai kemanusiaan sehingga tidak patut untuk diberlakukan.
Perda yang rencanaya akan diberlakukan mulai tahun depan mendapat sorotan terutama salah satu pasalnya yakni pasal 40 dalam Perda itu, tercantum larangan untuk menyuruh orang lain menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil. Juga ada larangan untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil.
Pasal tersebut juga mengatur mengenai larangan membeli dari pedagang asongan yang berjualan tidak pada tempatnya dan juga memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen dan pengelap mobil. Bagi pelanggar pasal-pasal di atas, diancam hukuman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit Rp100.000 dan paling banyak Rp20 juta.
Sementara bagi orang yang menyuruh orang lain untuk mengemis, menjadi pedagang asongan dan pengelap mobil diancam hukuman kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari dengan denda paling sedikit Rp500.000 dan paling banyak Rp30 juta.
Lebih jelasnya Beberapa kewajiban dan larangan Perda Tibum1
, sebagai berikut:
Pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang ditentukan.
Setiap orang wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang disediakan.
Setiap penumpang wajib menunggu di halte atau pemberhentian yangditetapkan (pelanggaran atas 3 aturan di atas, dikenai denda Rp100.000-Rp 20 juta, atau kurungan 10-60 hari).
Setiap pengemudi wajib menunggu, menaikkan, dan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian yang ditentukan (pelanggaran didenda Rp 500.000 – Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
Setiap kendaraan bermotor dilarang memasuki jalur busway(pelanggaran didenda Rp 5juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180hari).
Ketentuan 3 in 1, dan larangan penggunaan joki (pelanggaran didendaRp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksi kurungan 20-90 hari).
Larangan menjadi joki 3 in 1 (pelanggaran didenda Rp 100.000-Rp 20juta, atau sanksi kurungan 10-60 hari).
Larangan menjadi penjaja seks atau memakai jasa penjaja sekskomersial (pelanggaran didenda Rp 500.000-Rp 30 juta, atau sanksikurungan 20-90 hari.
Larangan menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang untukmenjadi penjaja seks komersial (pelanggarannya dianggap sebagai tindakpidana kejahatan)
Larangan menyediakan bangunan sebagai tempat berbuat asusila(didenda Rp 5 juta-Rp 50 juta, atau sanksi kurungan 30-180 hari).
Seperti yang telah penulis kemukakan diatas bahwa perda ini mengundang kontroversi, ada yang mendukung pemberlakuannya adapula yang menolak pemberlakuannya, yang mendukung pemberlakuan perda ini berargumentasi bahwa untuk beramal atau bersedekah sudah disediakan tempat yang resmi sehingga ketiadaan tunawisma tak bisa dikatakan menghambat kegiatan beramal. Malah,jika terus-menerus dikondisikan berkeliaran seperti sekarang,mereka akan terlena dan tidak terpacu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Karena itu perlu diciptakan sebuah kondisi “mendidik” yang membuat paratunawisma berusaha mencari alternatif pekerjaan. Pengemis, pengamen, dan gelandangan yang berkeliaran di persimpangan jalan juga berpengaruh terhadap keindahan kota. Sementara Jakarta, sebagai ibu kota negara, harus “bersih” karena kota inilah yang menjadi sorotan dunia atas kondisi kota-kota di Indonesia secara keseluruhan.
Pendapat berbeda diungkapkan oleh masyarakat yang kontra terhadap perda ini; Pertama, larangan itu dianggap sebagai langkah yang bisa menghambat seseorang untuk memberikan sedekah pada orang lain. Alih-alih bermaksud berbuat baik, malah dikenai sanksi denda. Jika kemudian Pemda DKI berdalih kegiatan amal bisa dilakukan di lembaga sosial, hal tersebut tidak akan efektif sebab tidak menjamin bantuan bisa langsung sampai pada sasaran Lagipula,.memberi uang kepada pengemis dan pengamen merupakan hak individu masing-masing sehingga sebenarnya tidak perlu ada pengaturan. Dengan adanya pembatasan, berarti itu sama saja dengan membatasi nilai kemanusiaan seseorang. Alasan kedua, aturan itu akan membuat rakyat miskin semakin terbebani karena otomatis “mata pencaharian” mereka akan hilang. Akibatnya, angka kemiskinan yang saat ini sudah memprihatinkan akan semakin parah. Apalagi, pemerintah juga belum menunjukkan gelagat mencari jalan keluar atas dampak yang ditimbulkan akibat pemberlakuan perda tersebut. Dikhawatirkan jumlah pengangguran kian menanjak. Pada saat yang sama, perda ini juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sebab, seharusnya warga negara boleh tinggal di mana pun dan boleh melakukan pekerjaan apa pun sesuai kemampuannya. Hal itu seperti tertuang dalam konstitusi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak “
2.
B. Perda Tribum ditengah produk perundang – undangan lainnya
Terlepas dari kontroversi pro dan kontra terhadap pemberlakuan Perda Tribum, keduanya memiliki argument yang didasari oleh pertimbangan ekses yang ditimbulkan oleh karena pemberlakuan Perda ini. Dengan berdalih perda ini tidak membatasi hak setiap orang untuk beramal karena memang sudah disediakan tempat untuk menyalurkannya, dan atas dasar ingin menjadikan ibu kota Jakarta sebagai kota yang aman, nyaman, tertib dan kondusif menjadi dasar pihak yang pro perda ini untuk mendukung penegakannya. Disisi lain, pihak yang kontra pun dengan argumentasi bahwa perda ini hanya akan menutup “mata pencaharian” kaum urban yang dianggap selama ini termarginalkan hanya akan semakin meningkatkan jumlah pengangguran di ibu kota dan atas dasar pandangan bahwa Perda ini melanggar hak asasi manusia seperti tertuang dalam konstitusi adalah dasar pihak yang kontra perda ini untuk menolak pemberlakuannya. Penulis akan mengaksentuasikan tulisan ini kepada penyelidikan secara yuridis; apakah perda ini bertentangan dengan produk perundang – undangan lainnya atau sebaliknya perda ini merupakan perwujudan hakikat dikeluarkanya perda yakni melaksanakan perintah undang – undang.
Dari perspektif hukum tata Negara perda dikeluarkan dengan alasan :
Dalam rangka untuk meyelenggarakan otonomi daerah
Dalam rangka menyelenggarakan tugas pembantuan
Menampung kondisi khusus daerah
Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi
Berdasarkan point – point diatas yang menjadi dasar dikeluarkannya perda, perda tribum memang telah memenuhi beberapa alasan diatas. “ dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah “ jelas perda ini dan perda – perda lainnya juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah. “ dalam rangka menyelenggarakan tugas pembantuan “ jelas perda ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan tugasnya selaku alat perlengkapan Negara di tingkat daerah. “ menampung kondisi khusus daerah “ jelas perda ini menampung kondisi khusus ibu kota yang carut – marut akibat ketiadaan ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku, yang mungkin di daerah lainnya di Indonesia tidak menghadapi kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh ibu kota. “ menjabarkan lebih lanjut perturan perundang – undangan yang lebih tinggi “, perda tribum inipun telah “ menunaikan “ tugasnya. Pelarangan mengemis atau menjadi gelandangan bukan hanya diatur oleh perda tribum DKI namun juga oleh produk perundang – undangan yang lebih tinggi yakni KUH – pidana. Ketentuan pelarangan mengemis di muka umum diatur dalam buku III KUH – pidana, pasal 504 ayat (1) ; “ barangsiapa mengemis di muka umum, diancam, karena melakukan pengemisan, dengan kurungan paling lama enam minggu “ dan ayat (2) ; “ pengemisan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umumnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan “. Demikian pula dengan pelarangan bergelandangan yang juga diatur buku III KUH – pidana pasal 505 ayat (1) ; “ barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan kurungan paling lama tiga bulan “ dan ayat (2) ; “ pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya diatas enam belas tahun, diancam dengan kurungan paling lama enam bulan “.
Dengan kata lain, secara yuridis perda ini memiliki kekuatan hukum karena tidak bertentangan dengan produk perundang – undangan yang lebih tinggi, justru sebaliknya sesuai dengan yang diamanatkan kepadanya. Perda tribum memiliki kekuatan hukum yang memampukan perda ini berlaku umum di ibu kota, dan harus ditaati oleh seluruh penduduk Jakarta, demi mewujudkan Jakarta yang aman, nyaman, tertib dan kondusif selayaknya ibu kota Negara yang menjadi merefleksikan Negara di mata dunia internasional.
C. Efektifitas Perda Tribum menjawab kesemrautan kondisi sosial ibu kota
Berbicara tentang efektifitas suatu peraturan perundang – undangan tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat inilah menjadi faktor penentu diterima/ berlakunya suatu peraturan dalam kehidupan sosial masyarakat kita.
Kesadaran hukum adalah potensi memasyarakat dan membudaya dengan kaidah – kaidah mengikat dan dapat dipaksakan dengan orientasi dan kecenderungannya sesuai dengan kriteria dan standar agama, moral, kebiasaan, sopan santun, dan kebutuhan – kebutuhan langsung3
. Atau dapat pula diartikan kesadaran hukum adalah proses – proses dalam kesadaran dan kejiwaan manusia yang didalamnya berlangsung penilaian bahwa orang seharusnya bersikap dan bertindak dengan cara tertentu dalam situasi kemasyarakatan tertentu, karena hal itu adalah adil ( memenuhi rasa keadilan ) dan perlu bagi terselenggaranya ketertiban masyarakat atau kondisi kemasyarakatan yang memungkinkan manusia menjalani kehidupan secara wajar sesuai dengan harkat dan martabatnya4. Secara teoritis, Kesadaran hukum dapat dibedakan dalam dua jenis :
kesadaran hukum pribadi ( kesadaran hukum individual)
kesadaran hukum yang umum ( kesadaran hukum rakyat )
kedua kesadaran itu tidak selalu identik. Dalam menetapkan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku umum, maka yang harus menjadi ukuran adalah kesadaran hukum rakyat. Kesadaran hukum pribadi akan berfungsi sebagai faktor yang secara spontan menimbulkan kesadaran ( penghayatan ) tentang adil dan tidak adil dalam diri seseorang. Kesadaran hukum pribadi akan berfungsi pada waktu orang harus mengambil keputusan – keputusan hukum.
Efektifitas perda tribum ini pun tidak terlepas dari adanya kesadaran hukum, kesadaran hukum pribadi maupun rakyat. Berdasarkan dari pengalaman masa lalu.Telah banyak perda yang hanya hangat di awal, namun akhirnya hanya menjadi aksesori belaka di kemudian hari. Aparat begitu gencar melakukan sosialisasi beberapa pekan pascapenetapan perda, tapi begitu masa sosialisasi dan uji coba selesai, selesai juga riwayat perda. Sebut saja salah satunya,Perda Larangan Merokok.Meski sudah ditetapkan sejak 2 tahun lalu, nyatanya pemandangan orang merokok masih bisa ditemui dengan mudah di tempat yang sudah dilarang. Ada juga peraturan yang mewajibkan pengendara motor untuk menyalakan lampu serta aturan tentang sabuk pengaman. Peraturan- peraturan tersebut hanya hangat sekilas. Tidak efektifnya perda-perda itu bukan hanya lantaran inkonsistensi aparat, tapi juga disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan aparat. Nah, jika pelaku pelanggaran tidak dikenai hukuman, bagaimana mungkin efek jera melekat pada para pelaku. Dengan kata lain kesadaran hukum tidak hanya harus dimiliki oleh masyarakat dalam arti sempit, tetapi juga meliputi aparat penegak hukum yang mengkonkritisasi kesadaran hukumnya melalui komitmen dan konsistensinya dalam menegakkan hukum.
Berkenaan dengan perda tribum no.8 tahun 2007 yang rencananya akan diberlakukan mulai tahun depan, penulis pribadi mendukung diberlakukannya perda ini. Sudah saatnya kita mendukung salah satu program UNICEF, yakni berhenti memberi uang kepada anak-anak jalanan. Dari sekian penelitian yang dilakukan sejumlah LSM, uang yang diperoleh anak-anak marjinal , sebagian besar tidak mendukung peningkatan kesejahteraan mereka. Jajan, ada di peringkat pertama; main dingdong atau permainan elektronik lainnya, menjadi pilihan kedua; terakhir, setoran ke orang tua atau inang/senior sebagai pelindung mereka di jalanan. Jadi, bocah-bocah berpenampilan kumuh pun tetap miskin, tetap terancam putus sekolah, dan tetap berkeliaran di jalan. Ternyata setiap harinya penduduk Jakarta membuang Rp. 1,5 milyar setiap hari ke jalanan ibu kota. Jumlah anak jalanan di jabodetabek saat ini mencapai 75.000 oang
5, pendapatan mereka bisa mencapai Rp. 20.000 – 30.000 setiap harinya. Jika kita kalkulasikan rata – rata 20.000 dikalikan 75.000 orang maka jumlahnya mencapai Rp. 1.500.000.000, / hari. Kitalah yang membuat pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan gelandangan itu betah berada di jalanan. Hal ini membuat mereka bermalas – malasan dan hanya mengharap belas kasih dari orang lain. Saatnya kita mengubah paradigma “ membantu “ dengan memberi sejumlah uang dengan cara membantu mereka untuk menemukan bagaimana menghasilkan uang dengan keterampilan yang mereka miliki tanpa harus menengadahkan tangan dan berpanas – panasan demi keping demi keping receh dari pengguna jalan raya.
Dan bagi pemerintah, alangkah baiknya jika pemberlakuan Perda Tribum ini dilakukan simultan dengan peningkatan sarana – sarana yang mampu menajdi wadah bagi masyarakat khususnya kaum urban yang termarginalkan agar mendapatkan pelatihan – pelatihan mengenai keterampilan yang sedianya mampu menjawab masalah kemiskinan yang menjadi pemicu terkuat adanya pengemis, dan gelandangan lainnya.
REFERENSI
www.republika.co.id
www.koransindo.com
www.tabloidparle.com
warta kota
Sanusi, Achmad, Prof, Dr, SH.,Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung 1984
Tim pengajar fakultas hukum Unpar, Pengantar Ilmu Hukum, 1995
KUH – pidana
1 Sumber : warta kota
2 Pasal 27 ayat (2) UUD 1945
3 Sumber : buku PIH dan PTHI, Prof. Dr. Achmad Sanusi
4 Sumber : Pengantar ilmu hukum, disusun oleh Tim Pengajar PIH faklutas hukum Unpar
5 Sumber : komisi perlindungan anak Indonesia ( KPAI )

Published in: on April 15, 2008 at 1:24 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

PERTANGGUNGJAWABAN DALAM HUKUM PIDANA

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjwaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan “, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan ( geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sir rea ) “. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Namun lain halnya dengan hukum pidana fiskal, yang tidak memakai kesalahan. Jadi jika orang telah menlanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau dirampas. Pertanggung jawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar dinamakan leer van het materiele feit ( fait materielle )[1].

Dalam buku – buku Belanda pada umumnya tidak mengadakan pemisahan antara dilarangnya perbuatan ( strafbaar heid van het feit ) dan dipidananya orang yang melakukan perbuatan tersebut ( strafbaar heid van de persoon). Dengan kata lain, schuld ( kesalahan ) tidak dapat dimengerti tanpa adanya wederrechttelijkheid ( sifat melawan hukum ), tapi sebaliknya sifat melawan hukum mungkin ada tanpa adanya kesalahan[2]. Prof. Moeljatno mengartikannya ; orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan ( dijatuhi pidana ) kalau dia tidak melakukan tindak pidana. Tapi meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dia dapat dipidana. Lebih lanjut Prof. Moeljatno menjelaskan bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar sesuatu tindak pidana tidak mungkin dikenakan pidana, meskipun orang tersebut dikenal buruk perangainya, kikir, tidak suka menolong orang lain, sangat ceroboh, selama dia tidak melanggar larangan pidana. Demikian pula meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu dapat dipidana. Mislanya, seorang anak yang bermain dengan korek api dan menyalakannya di dinding rumah tetangga yang hingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang ( pasal 187 KUH – Pidana ) [3]. Walaupun anak tersebut yang membakar rumah tetangga atau setidaknya karena perbuatan anak tersebut rumah tetangga terbakar ( pasal 188 KUH – pidana )[4], anak tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya itu.

Untuk lebih memahami tentang pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan (Subjective guilt ) itu :

1. Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas – Asas Hukum Pidana, berpandangan bahwa “ orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana , dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna ( jelek ) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan. Selain itu orang juga dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana ( tindakan pidana menurut UU dan Sudarto ) meskipun tak sengaja dilakukan tapi terjadinya perbuatan itu dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban – kewajiaban yang dalam hal tersebut, oleh masyarakat dipandang seharusnya ( sepatutnya ) dijalankan olehnya. Dalam hal ini celaan bukan disebabkan oleh kenapa melakukan perbuatan padahal mengerti ( mengetahui ) sifat jeleknya perbuatan seperti dalam hal kesengajaan, tetapi disebabkan oleh kenapa tidak menjalankan kewajiban – kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya, sehingga karenanya masyarakat dirugikan. Dengan kata lain perbuatan tersebut terjadi karena kealpaan. Selain itu , orang juga dapat melakukan tindak pidana walaupun tanpa adanya kesengajaan ataupun kealpaan, sehingga tidak dapat dicela. Misalnya, orang yang mengendarai mobil sesuai dengan kewajiban – kewajiban yang diharuskan kepadanya, namun ada seorang anak yang tiba – tiba menyeberang jalan sehingga ditabrak oleh mobilnya dan meninggal dunia. Dalam hal ini ia tidak dapat dicela karena perbuatan yang menyebabkan anak itu mati sama sekali tidak disengaja olehnya ataupun terjadi karena kealpaannya.

2. Pompe, kesalahan dapat dilihat dari dua unsur ; a) menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan ( verwijtbaarheid ), b) menurut hakikatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya ( verwijdbaarheid ) perbuatan yang melawan hukum

3. Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana ( schuldist der Erbegriff der Vorraussetzungen, de aus der straftat einen personlichen Verwurf gegen den tater begrunden )

4. Sudarto dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan ke -2 mengartikan kesalahan dalam arti yang seluas – luasnya [5] adalah hubungan bathin antara si pembuat terhadap perbuatan yang dicelakan pada si pembuat itu. Hubungan batin ini bisa berupa sengaja atau alpa.

5. Van Hamel mengatakan bahwa “ kesalahan dalam suatu delikmerupakan pengertian psychologis, perhubungan antara keadaan si pembuat dan terwujudnya unsur – unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum ( schuld is de verantwoordelijkheid rechtens )”

6. Van Hattum berpendapat ; “ pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psychis yang terdapat keseluruhan yang berupa strafbaarfeit termasuk si pembuatnya.

7. Karni yang menggunakan istilah “ salah dosa “ mengatakan : “ pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana”. Salah dosa ada jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungjawabkan oleh si pembuat; harus boleh dicela karena perbuatan itu; perbuatan itu mengandung perlawanan hak; perbuatan itu harus dilakukan baik dengan sengaja maupun dengan salah.

8. Simons ( diikuti oleh Moeljatno ) kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena karena melakukan perbuatan tadi. Dengan demikian untuk adanya suatu kesalahan harus diperhatikan dua hal disamping melakukan tindak pidana, yakni :

1. adanya keadaan psychis ( bathin ) yang tertentu, dan

2. adanya hubungan tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

Kedua hal diatas mempunyai hubungan yang sangat erat, bahkan yang pertama merupakan dasar bagi adanya yang kedua, atau yang kedua tergantung pada yang pertama. Lebih jelasnya mengenai keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan ( tindakan ) diuraikan di bawah ini ;

Kebanyakan KUH–Pidana Negara – Negara lain[6] menentukan bahwa anak dibawah umur tertentu, misalnya 10 tahun tidak dapat diajukan tuntutan pidana. Namun dalam KUH-Pidana kita tidak mengatur hal yang demikian. Dalam Swb. Nederland dahulu 1885 terdapat pasal 38 yang menentukan bahwa anak – anak dibawah 10 tahun tidak dapat dikenai pidana, kemudian pada tahun 1905 pasal ini dihapus. Hal ini dimaksudkan agar anak – anak dibawah 10 tahun dimungkinkan penuntutan, tidak untuk dipidana melainkan diadakan tindakan ( maatregelen). Hal ini mengakibatkan :

1. dengan hilangnya batas umur tersebut berarti anak – anak dibawah umur meskipun belum dapat membedakan antara perbuatan yang baik dengan yang buruk ( zonder oordeel des onderscheids ) harus dipidana. Pada awalnya pasal 37 ( = pasal 44 KUH-Pidana kita [7]) juga berlaku bagi anak – anak, namun pasal tersebut tidak dapat digunakan atas dasar umur yang masih sangat muda.

2. terhadap anak – anak itu tentunya lebih lekas dianggap tidak ada kesengajaan/ kealpaan daripada orang dewasa

3. kalau memang anak tersebut belum (belum cukup ) mempunyai penginsyafan tentang makna perbuatannya, maka atas dasar tidak dipidana jika tak ada kesalahan dia dapat diperkecualikan. Jadi anak tersebut tidak dapat dipidana tidak didasarkan atas suatu pasal dalam wet, melainkan atas hukum tak tertulis.

Keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan ( tindakan ) merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab ( toerekeningsvarbaarheid) yang merupakan dasar yang penting untuk adanya suatu kesalahan. Sebab keadaan jiwa terdakwa harus sehat atau normal sehingga diharapkan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang dianggap baik dalam masyarakat. Jika keadaan jiwanya normal, fungsinya pun normal. Bagi orang yang kondisi kejiwaannya tidak normal tidak ada gunanya diadakan pertanggungjawaban, mereka harus dirawat dan dididik dengan cara yang tepat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 44 KUH-Pidana.

mngenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan. Hal ini berkaitan dengan : apakah tindakan pidana yang telah dilakukan, juga diinsyafi, dimengerti olehnya sebagai demikian ?, hal ini berkaitan dengan kesengajaan ( opzet, dolus ). Dalam hal ini delik dibagi menjadi :

1. delik dolus yakni perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan atau yang diinsyafi sebagai demikian

2. delik culpa yakni perbuatan – perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan

Delik culpa dibagi menjadi :

1. delik materiil yakni delik yang mensyaratkan adanya akibat. Misalnya pasal 188 KUH-Pidana[8] .

2. delik formil yakni delik yang mensyaratkan adanya perbuatan. Mislanya pasla 480[9] dan pasal 287[10] KUH-Pidana

dari pendapat – pendapat di atas maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakan kepadanya. Pencelaan dalam hal ini bukanlah pencelaan berdasarkan kesusilaan,( ethische schuld ) melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku ( verantwoordelijkheid rechtens ) seperti yang dikemukakan oleh Van Hamel. Namun Sudarto berpendapat bahwa untuk adanya kesalahan, harus ada pencelaan ethis, betapapun kecilnya. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa “ dass Recht ist das etische minimum “; setidak – tidaknya pembuat dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat yang terdiri dari sesama hidupnya dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Pernyatan bahwa kesalahan itu mengandung unsur ethis ( kesusilaan ) tidak boleh di balik. Tidak selamanya orang yang melakukan perbuatan atau orang yang tidak menghormati tata ataupun kepatutan dalam masyarakat atau pada umumnya melakukan perbuatan yang dapat dikatakan tidka susila itu, dapat dikatakan bersalah dalam arti patut dicela menurut hukum.

Arti kesalahan ( Sudarto, dalam bukunya ; Hukum Pidana I):

1. kesalahan dalam arti seluas – luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana ; didalamnya terkandung makna dapat dicelanya ( verwijtbaarheid ) si pembuat atas perbuatannnya. Jadi, orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana berarti bahwa dapat dicela atas perbuatannya

2. kesalahan dalam arti bentuk kesalahan ( schuldvorm ) yang berupa :

2.1. kesengajaan ( dolus, opzet, vorsatz, atau intention )

2.2. kealpaan ( culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit, atau negligence ) ini pengertian kesalahan yuridis

3. kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan ( culpa ) seperti yang disebutkan daalm 2.22 di atas. Sudarto menganjurkan menggunakan istilah kealpaan saja untuk kesalahan dalam arti sempit.

Dengan diterimanya pengertian kesalahan ( dalam arti luas ) sebagai dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya, maka pengertian kesalahan yang psychologis menjadi pengertian kesalahan yang normarif ( normativer schuldbegriff ).

· Pengertian kesalahan psychologis, dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psychologis ( batin ) antara pembuat dan perbuatannya. Hubungan bating tersebut bisa berupa kesengajaan[11] dan pada kealpaan[12]. Jadi dalam hal ini yang digambarkan adalah keadaan batin si pembuat, sedang yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan

· Pengertian kesalahan yang normatif, pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya, tetapi juga ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Saat menyelidiki bathin orang yang melakukan perbuatan, bukan bagaimana sesungguhnya keadaan bathin orang itu yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana penyelidik menilai keadaan batinnya, dengan menilik fakta – fakta yang ada.

Menurut Moeljatno seyogyanya kita ( Indonesia ) menggunakan pengertian kesalahan yang normatif, sebab dalam KUH-Pidana kita ( antara lain pasal 44 [13]). Sering dikatakan bahwa kesengajaan adalah kesalahan yang besar, sedangkan kealpaan kesalahan yang kecil. Karenanya dalam KUH-Pidana kita sistemnya ialah bahwa delik – delik dolus diancam dengan pidana yang jauh lebih besar daripada ancaman bagi yang culpa. Contohnya pasal 338[14] mengenai pembunuhan( dolus) diancam 15 tahun, pasal 359[15] menyebabkan mati karena kealpaan diancam 5 tahun penjara atau kurungan 1 tahun, pasal 354[16] penganiyayaan berat diancam 8 tahun dan jika sampai mengakibatkan mati diancam penjara 10 tahun. Pasal 480[17] KUH-Pidana adalah pasal yang sesungguhnya ganjil, karena dalam pasal ini delik dolus dan culpa ancamannya sama. Moeljatno tidak begitu setuju jika dikatakan bahwa kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang besar dan kealpaan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang kecil. Jika dipandang dari perspektif orang yang melakukan perbuatan, mungkin memang demikian. Karena orang yang melakukan perbuatan dan mengerti bahwa itu dilarang menunjukkan sikap bathin yang lebih jahat daripada sikap bathin orang yang karena alpa atau lalai tentang kewajiban – kewajiban, menimbulkan perbuatan ( tindak ) pidana. Dengan kata lain terdakwa bukanlah penjahat melainkan hanya lalai, kurang berhati – hati. Jika dilihat dari segi masyarakat yang dirugikan karena perbuatan tadi, menurutnya keduanya adalah sama beratnya, tidak ada yang besar dan tidak ada yang kecil, yang ada hanya dalam corak atau jenis berlainan.

Dari pengertian – pengertian yang telah diuraikan di atas, maka kesalahan terdiri atas beberapa unsur ( menurut Sudarto), yakni :

1) Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat ( schuldfahigkeit atau zurechnungsfaghigkeit ) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal

2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan ( dolus ) atau kealpaan ( culpa ) yang disebut bentuk – bentuk kesalahan

3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf

Ad. 1) dalam hal ini dipersoalkan apakah oarng tertentu menjadi “ normadressat ” yang mampu

Ad. 2) dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pembuat terhadap perbuatannya

Ad.3) meskipun yang disebut dalam a dan b, ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pembuat sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa ( pasal 49 ayat 2 KUH-Pidana[18] ).

Sedangkan menurut Moeljatno untuk adanya suatu kesalahan, terdakwa harus :

7 Melakukan perbuatan pidana ( sifat melawan hukum )

7 Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab

7 Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan

7 Tidak adanya alasan pemaaf

Selain itu kesalahan juga ada hubungannya dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada dan tidak adanya kesalahan ada tiga pendapat dari :

· Kaum indeterminis ( penganut indeterminsme), pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan, apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.

· Kaum determinis ( penganut determinisme ) mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak ( dalam arti nafsu – nafsu manusiad dalam hubungan kekuatan satu sama lain) dan motif – motif, ialah perangsang – perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan,sebab ia tidak mempunyai kehendak bebas. Namun tidak berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak ada kehendak bebas maka ada pertanggungjawaban dari seseorang atas perbuatannya. Namun reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti “ penderitaan sebagai hasil dari kesalahan oleh si pembuat “

· Golongan ketiga mengatakan ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal ( irrelevant ). Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas.

REFERENSI

1. Sudarto, Hukum Pidana I, yayasan Sudarto d/a fakultas hukum Undip, Semarang, 1990

2. Moeljatno, Asas – Asas Hukum Pidana, Rineka cipta, Jakarta, 2000

[1] Dahulu dijalankan atas pelanggaran tapi sejak adanya arrest susu H.R. 1916 Nederland ( van Bammelen Arresten Strafrecht ), hal itu ditiadakan. Demikian pula bagi delik – delik jenis overtredingen, berlaku asas tanpa kesalahan, tak mungkin dipidana.

[2] Pompe hlm,88; Vos hlm, 84

[3] Pasal 187 KUH – Pidana ; “ barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran , ledakan atau banjir, diancam : ke-1 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang; ke- 2 dengan pidana penjara paling lamalima belas tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi orang lain;

ke-3 dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama puluh tahun, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang.

[4] Pasal 188 KUH – pidana ; “ barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain.

[5] = pertanggungjawaban pidana

[6] Contoh; KUH-Pidana Swiss 6 tahun, 6 – 14 tahun ada aturannya sendiri; Jerman 14 tahun

[7] Pasal 44 KUH-Pidana ; (1) “ barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya , disebabkan keran jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ), tidak dipidana “ ; (2) “ jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerinthakan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan “ ; (3) “ ketentuan tersebut daalm ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri “.

[8] Pasal 188 KUH – pidana ; “ barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika karenanya timbul bahaya umum bagi barang, jika karenanya timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain.

[9] Pasal 480 KUH-Pidana : “ diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan ; ke- 1 barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan; ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,bahwa diperoleh dari kejahatan.

[10] Pasal 287 KUH-Pidana ; (1) “ barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun “

[11] Kesengajaan ; hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatannya ( beserta akibatnya )

[12] Kealpaan ; tidak ada kehendak

[13] Pasal 44 KUH-Pidana ; (1) “ barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya , disebabkan keran jiwanya cacat dalam tumbuhnya ( gebrekkige ontwikkeling ) atau terganggu karena penyakit ( ziekelijke storing ), tidak dipidana “ ; (2) “ jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerinthakan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan “ ; (3) “ ketentuan tersebut daalm ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri “.

[14] Pasal 338 KUH-Pidana ; “ barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan , dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun “

[15] Pasal 359 KUH-Pidana : “ barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun “

[16] Pasal 354 KUH-Pidana : (1) “ barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiyayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun “ ; (2) “ jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sepuluh tahun “

[17] Pasal 480 KUH-Pidana : “ diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah karena penadahan ; ke- 1 barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan; ke-2 barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga,bahwa diperoleh dari kejahatan “ .

[18]Pasal 49 ayat (2) KUH-Pidana ; “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat kaena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana “

Diposting oleh FRISTIAN HUMALANGGI di 01:48 0 komentar

Selasa, 2007 November 13

Published in: on April 15, 2008 at 1:16 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

MONIMAN MALANGNYA NASIBMU

NAMANYA MONIMAN…..ENTAH KALI KE BERAPA SAYA MELIHATNYA DUDUK DI TROTOAR JALAN ITU, BARULAH SAYA MENYAPA DAN BERBINCANG DENGANNYA, KALA KEMBALI DARI SALAH SATU PUSAT PERBELANJAAN DI BANDUNG. SAAT ITU SAYA MENCOBA UNTUK MENDEKATINYA, KELIHATANNYA DIA BEGITU CANGGUNG BILA DI DEKATI OLEH ORANG ASING. HAL INI ANEH BAGI SAYA, PASALNYA MONIMAN SELALU BERTEMU DENGAN BANYAK ORANG DAN BERHARAP DARI BELAS KASIH ORANG LAIN SETIAP HARINYA, JADI AGAKNYA KECANGGUNGAN SEMACAM ITU RASANYA HAMPIR TIDAK ADA.KALA ITU SAYA MELIHAT KALENG TEMPAT IA MENYIMPAN UANG HANYA BERISI BEBERAPA KEPING UANG RECEH, MUNGKIN…. TAK SAMPAI RP. 1000 RUPIAH JUMLAHNYA PADAHAL WAKTU TELAH MENUNJUKKAN PUKUL 16.50. SAYA MENCOBA MENANYAKAN KEBERADAAN RUMAH DAN KELUARGANYA. KATANYA RUMAHNYA DI DESA SUKA JADI, SAYA SENDIRI TIDAK TAHU ALAMAT ITU KARENA SAYA BELUM SETAHUN BERADA DI BANDUNG JADI BELUM BEGITU MENGETAHUI DAERAH INI… KEMUDIAN SAYA TANYAKAN KEBERADAAN IBUNYA, JAWABNYA ; ” DI RUMAH “, LALU SAYA BERTANYA LAGI APA PEKERJAAN IBUNYA DAN APAKAH IA MEMILIKI SAUDARA, JAWABNYA ; ” MAMA DI RUMAH, GA KERJA APA – APA KOK, DAN SAYA LIMA BERSAUDARA “. KATANYA DIA ANAK TERAKHIR DI KELUARGANYA. TAPI ADA SATU PERTANYAAN YANG MEMBUAT SAYA SANGAT MIRIS MENDENGAR JAWABANNYA. SAYA BERTANYA DIMANA AYAHNYA, JAWABNYA; ” GA ADA “, BAHKAN IA MENGAKU TAK PERNAH MELIHAT AYAHNYA. ENTAHLAH, APAKAH SAYA HARUS PERCAYA PADA SEMUA JAWABANNYA KARENA SAYA PERKIRAKAN SAAT INI IA BARU BERUMUR 4 – 6 TAHUN, TERLALU KECIL UNTUK DAPAT MEMBERIKAN JAWABAN – JAWABAN YANG AKURAT. TAPI, SAYA MENCOBA UNTUK PERCAYA KARENA IA HAMPIR TAK PUNYA ALASAN UNTUK BERBOHONG. MUNGKIN YANG ADA DALAM PIKIRANNYA ADALAH BAGAIMANA BISA MENDAPATKAN UANG DAN BISA MEMBELI MAKANAN UNTUK HARI ITU. PUKUL 17.25 SAYA KEMBALI BERTANYA KEPADANYA, APAKAH HARI INI IA AKAN PULANG KE RUMAHNYA, JAWABNYA “IYA, JAM LIMA NANTI SAYA PULANG NAIK ANGKOT “. KALI INI SAYA TAHU PASTI JAWABANNYA SALAH, KARENA INI BUKAN KALI PERTAMA SAYA BERTEMU DENGANNYA DI TEMPAT ITU. PERNAH SUATU KETIKA, KIRA – KIRA PUKUL 21.30 SAYA MELIHATNYA TIDUR DI TROTOAR JALAN ITU. HAMPIR BISA DIPASTIKANNYA, SEORANG ANAK SEKECIL ITU MENGHABISKAN MALAMNYA DI TEPI JALAN, TIDUR TANPA ALAS, TANPA SELIMUT YANG MELINDUNGINYA DARI DINGINNYA MALAM. KEMANA ORANGTUANYA ?!, TIDAKKAH MEREKA MERASA KEHILANGAN SESEORANG YANG SEMESTINYA MEREKA CINTAI, LINDUNGI, KASIHI SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB MEREKA. MONIMAN SEBATANG KARA DAN SEPANJANG PERJALANAN PULANG SAYA MELIHAT BANYAK ANAK – ANAK LAIN SEUMURAN MONIMAN YANG BERNASIB SAMA DENGANNYA, MENGHARAP BELAS KASIH DARI ORANG LAIN DEMI SESUAP NASI. ENTAH BERAPA BANYAK JUMLAHNYA, YANG JELAS MEREKA BUTUH ULURAN TANGAN DARI PEMERINTAH DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT. AGAR TAK ADA LAGI MONIMAN – MONIMAN BERIKUTNYA TAMPAKNYA PEMERINTAH HARUS LEBIH SERIUS MENANGANI HAL INI, BAIK MELALUI PEMBERIAN BANTUAN MAUPUN PENYULUHAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA EKONOMI LEMAH AGAR DAPAT MENGIKUTI PROGRAM KELUARGA BERENCANA SUPAYA MEREKA MAMPU MEMBIAYAI KEHIDUPAN KELUARGANYA. BILA TERENCANA MUNGKIN HAL DEMIKIAN TIDAK AKAN TERJADI ATAU SETIDAKNYA DAPAT MEMINIMILASIR JUMLAH ANAK – ANAK TERLANTAR. SATU HAL YANG SANGAT BERARTI DARI CERITA KEHIDUPAN MONIMAN ADALAH ” TUHAN BEGITU BERMURAH HATI ” KEPADA ORANG – ORANG YANG BERKECUKUPAN, YANG BISA MAKAN DAN MENDAPATKAN APA YANG DIINGINKANNYA. SEPERTI ITULAH DUNIA , YANG JELAS KITA SEMUA PERCAYA, TUHAN PASTI MEMILIKI MAKSUD TERSENDIRI YANG TAK DIKETAHUI SIAPAPUN DI DUNIA, MENCIPTAKAN KITA BERANEKA RAGAM. TAPI KIRANYA TAK BISA KITA LUPAKAN BAHWA TUHAN MEMBERIKAN KEWAJIBAN KEPADA SETIAP UMAT MANUSIA UNTUK SALING TOLONG – MENOLONG DENGAN SESAMANYA. TAK ADA SALAHNYA JIKA KITA MEMULAI DARI DIRI SENDIRI, DENGAN BERUSAHA MENJADI ORANG “MAPAN” DALAM BERBAGAI SISI KEHIDUPAN AGAR KITA DAPAT MEMBERIKAN YANG TERBAIK UNTUK DIRI SENDIRI, KELUARGA, DAN TERUTAMA SESAMA. RUPANYA EKONOMI ADALAH PANGKAL MASALAHNYA, MEMANG TAK DAPAT DIPUNGKIRI, ORANG DAPAT MENCURI, MEMBUNUH DAN MELAKUKAN KEJAHATAN APAPUN HANYA UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA. TAMPAKNYA KITA SEMUA, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT HARUS BEKERJA KERAS DEMI MENINGKATKAN PEREKONOMIAN NEGERI INI AGAR MAMPU MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN BAGI SEMUA WARGA NEGARA. DAN MUNGKIN ” ORANG – ORANG BERUNTUNG ” BISA LEBIH BERMURAH HATI KEPADA ORANG – ORANG SEPERTI MONIMAN YANG MEMERLUKAN ULURAN TANGAN MEREKA

Published in: on April 15, 2008 at 1:10 pm  Tinggalkan sebuah Komentar  

KEPEMIMPINAN DALAM OSIS

Tulisan ini membahas berbagai hal mengenai kepemimpinan dalam OSIS yang disajikan penulis dengan dua cara,yaitu :
Secara argumentatif;disusun berdasarkan opini-opini penulis mengenai konstelasi OSIS,masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh seorang ketua OSIS.Dalam tulisan ini juga penulis mencoba memberikan cara-cara mengatasi masalah-masalah tersebut yang didasarkan pada pengalaman empiris penulis,walaupun penulis bukanlah seorang pemimpin yang berhasil dalam memimpin organisasi ini namun eksistensi penulis yang sekarang sudah tidak berada di dalam organisasi ini membuat penulis lebih kritis.Seperti halnya fenomena permainan sepak bola,,,,,.sepertinya penontonlah yang lebih hebat dari pemainnya.Penonton lebih tahu langkah apa yang seharusnya dilakukan menghadapi saat-saat sulit selama permainan berlangsung,karena penonton berada diluar lapangan dan tidak sedang dihadapkan pada masalahnya secara langsung Demikian pula dengan penulis,dalam fenomena tersebut penulis tidak lagi menjadi pemainnya melainkan menjadi penonton sehingga lebih mudah mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi dan tentunya menggunakan pengalaman empiris saat menjadi ketua OSIS dulu
Secara subjektif;argumen-argumen yang dituangkan dalam tulisan ini berdasarkan perspektif penulis.Penjelasannya berdasarkan apa yang dirasakan,dilihat dan yang dialami penulis selama melaksanakan tugas sebagai ketua OSIS.Jadi,mungkin berbeda pandangan dengan teman-teman lain yang saat itu juga menjadi pengurus OSIS.
Dalam hal ini penulis hanya ingin berbagi pengalaman,cerita atau hal apa saja yang dialami saat menjadi ketua OSIS tanpa bermaksud menggurui atau dilandasi oleh tujuan-tujuan tertentu,,,,,,,,,tidak,,tidak demikian ! melalui tulisan ini penulis hanya ingin menyampaikan konsepsi-konsepsi penulis terhadap OSIS yang diangkat dari realitas bukan berdasarkan teori.Mungkin banyak sekali buku-buku yang membahas mengenai OSIS secara teoritis saja tanpa pernah memperhatikan masalah-masalah yang disajikan penulis dalam tulisan ini,karena kebanyakan masalah-masalah yang dibahas adalah hal-hal yang sifatnya unvisible,yang hanya dapat dirasakan dan diketahui saat berada di dalam organisasi ini bahkan mungkin tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang tidak “mengenal” organisasi ini.
Mendapat kepercayaan sebagai ketua OSIS bukanlah hal yang mudah,namun bukan juga hal yang sulit.Bukan hal yang useless ,namun sebaliknya syarat akan pengalaman, dan pengetahuan yang mungkin saja tidak anda dapatkan saat berada di dalam kelas.”Pengalaman” mungkin seperti itulah kita sering menyebut “hal-hal” yang didapatkan saat memperoleh kepercayaan menjadi ketua OSIS.
Bagi sebagian orang mungkin menganggap menjadi ketua OSIS itu sangat menyenangkan ;bisa dikenal banyak orang(famous),dikenal oleh guru,memiliki aksesibilitas yang tinggi,prestasi sekaligus prestise.Memang benar ! tapi itu hanyalah sekelumit hal-hal yang akan anda alami saat menjalankan tugas menjadi seorang pemimpin organisasi intra sekolah ini.Seharusnya setiap orang yang berkeinginan dan atau berkesempatan menjadi ketua OSIS aware akan “apa saja” yang akan dihadapi pasca terpilih nanti.Hal pertama yang harus dilakukan adalah membayangkan hal terberat yang akan dihadapi,hal ini bukan dimaksudkan membebani ketua OSIS terpilih.Namun hal ini dimaksudkan agar jika suatu saat nanti menghadapi masalah terberat sekalipun bisa mengatasi dan tidak terbebani oleh masalah-masalah tersebut.Seperti halnya dengan dua orang yang harus berjalan kaki,si A sudah mengetahui atau setidaknya sudah membayangkan seberapa jauh perjalanan yang harus ditempuh namun si B sama sekali tidak mengetahui bahkan tidak berusaha memprediksi seberapa jauh jaraknya. misalnya jaraknya 10 km, si A sudah memprediksi akan berjalan 15 km sedangkan si B tidak ada bayangan sama sekali sehingga dalam perjalanan si B kaget bahkan sering mengeluh sebaliknya si A,karena membayangkan jauh di atas jarak yang sebenarnya dia merasa 10 km adalah jarak yang mudah untuk ditempuh.Seperti itulah,saat mendapat tugas apapun anda harus membayangkan hal terberat yang akan dihadapi jangan hanya melihat hal-hal yang indah yang akan didapatkan.Sehingga tugas seberat apapun akan terasa lebih ringan.
Hal kedua yang harus dilakukan adalah;berusaha untuk selalu siap dalam menghadapi segala tantangan saat melakasanakan tugas,karena SIAP adalah 50 % dari KEBERHASILAN 50%-nya lagi ditentukan oleh proses kepemimpinan dan variable-variable yang menjadi objek kepemimpinan anda (siswa siswa) dalam melaksanakan tugas.Dalam hal ini SIAP mencakup dua hal:
– SIAP MENTAL, dalam menjalankan tugas tidak jarang seorang ketua OSIS dihadapkan pada momentum yang menuntut mentalnya harus sekeras baja.Tidak hanya saat berbicara di depan umum namun juga saat mendapatkan kritik” pedas” dari guru,teman,atau siapa saja yang kritis terhadap OSIS yang kadang-kadang menuntut kesabaran yang super. Bukan itu saja,terkadang sebagai ketua OSIS kita mengalami ambivalensi,konsisten menjalankan tanggung jawab dengan konsekwensi menjadi orang yang “tidak di sukai” atau menjadi orang yang “di sukai “ dengan menjalankan tanggung jawab tidak secara total dan parsial dalam mengambil kebijakan,,,,,,,,,,,,,,,misalnya saat harus mengadakan razia siswa yang memakai perhiasan berlebihan,saat itulah komentar-komentar miring yang terkadang menyakitkan hati harus kita terima.Namun lain halnya jika kita menyerahkan kembali perhiasan hasil razia yang kita laksanakan dengan cara backstreet,kita akan dianggap ketua OSIS sekaligus teman yang sangat baik.Sebaliknya jika anda konsisten dengan tidak mengembalikan perhisan-perhisan tersebut,anda akan dianggap tinggi hati,lupa teman atau,,,,,,,,,,,,,,,masih banyak lagi “sebutan-sebutan” yang ditujukan pada anda.Konsepsi seperti ini muncul dikarenakan oleh adanya pergeseran nilai terhadap sesuatu yang kita anggap baik, “orang baik” adalah orang yang indisipliner menurut sekelumit orang dari perspektif yang di dasarkan pada pergeseran nilai tersebut.Seperti halnya seorang polisi yang membiarkan seorang pengemudi tanpa SIM bebas berlalu lalang di jalanan tanpa mendapat sanksi,entah karena pengemudi tersebut keluarga ,teman atau kenalannya.Padahal saat itu diadakan sweeping.Pengemudi tersebut pasti akan menganggap polisi yang memberikan keistimewaan kepadanya adalah orang yang sangat baik.seperti itu pula yang terjadi pada seorang ketua OSIS dalam fungsiya menegakkan tata tertib.Sebagai ketua OSIS yang baik,apa yang akan anda pilih,menjadi” ketua OSIS yang baik” dari perspektif yang didasarkan pada pergeseran nilai atau” ketua OSIS yang baik “dari perspektif loyalitas,responsibilitas dan kredibilitas ?
SIAP FISIK,dalam menjalankan program tak jarang sebagai ketua dituntut untuk ekstra kerja keras.Ketua OSIS sangat berbeda dengan siswa siswi pada umumnya,yang hanya datang ke sekolah pukul 07.00,belajar,dan kembali ke rumah pukul 14.00.Sebagai ketua OSIS,ada banyak tugas yang menunggu.Tugas-tugas tersebut menuntut perhatian dan waktu yang lebih dari anda,ada orang-orang yang siap memberikan kritikan,baik kritik yang konstruktif maupun kritik yang hanya berasal dari pihak-pihak yang berkomentar “pedas” karena dilandasi olah sentimen ketidaksukaannya kepada anda.Mau tidak mau,sebagai ketua OSIS harus siap dengan hal-hal yang semacam itu,Sebelumnya harus disadari bahwa tugas-tugas tersebut pada hakikatnya adalah permintaan anda saat berani mencalonkan diri atau menerima tugas sebagai ketua OSIS,dengan kata lain BERANI MENJADI KETUA OSIS berarti BERANI MENERIMA TANGGUNG JAWAB.Hanya itu? Tidak,,,,,,,,ada lagi,bahkan mungkin hal ini tidak hanya menuntut kesiapan fisik namun juga kesabaran.Saat melaksanakan suatu kegiatan yang kepanitiaannya dipercayakan kepada OSIS,terkadang sebagai ketua anda harus bekerja sendiri,semua hal harus anda yang melakukannya.Kemana pengurus yang lain ? “tidak tahu”,,,,”aku pulang ya….sakit perut,,,,,”ada urusan keluarga”,alasan klasik seperti itu yang selalu dijadikan tameng oleh pengurus-pengurus yang tak bertanggung jawab dan tak konsisten dalam menjalankan tugasnya,tidak berpikir atau setidaknya membayangkan hal-hal yang akan menjadi kewajiban mereka saat menerima tugas sebagai pengurus OSIS,atau……..hanya menjadikan OSIS sebagai wadah menaikkan gengsi bukan sebagai wadah penampung aspirasi siswa.Apalagi saat harus membuat suatu pertemuan/rapat,anda harus berkeliling memasuki setiap kelas memberi pengumuman dan ternyata tidak satupun yang datang menghadiri rapat dengan alasan-alasan klasik diatas.Berkeliling kelas…? Itu bukan hal yang mudah,melelahkan namun tetap harus anda lakukan.Itulah sekelumit alasan diperlukannya kesiapan fisik saat menjadi ketua OSIS,contoh lainnya akan anda dapatkan saat “melaksanakan tugas” tersebut.Hal ini disebabkan paradigma siswa-siswi sebagai variable yang menjadi objek kepemimpinan anda mungkin memiliki tendensi yang berbeda dengan objek kepemipinan penulis .
“Masalah” itulah hal yang selalu dihadapkan kepada setiap orang yang “berani” menerima tanggung jawab.Itu lumrah,namun diperlukan kesiapan-kesiapan seperti yang telah dijelaskan di atas.Bukan itu saja,anda harus “pandai” mencari pemecahan masalah-masalah tersebut.Yang terkadang mungkin tidak bisa terpenuhi,olah karena selain menjadi ketua OSIS anda juga punya tanggung jawab sebagai siswa yang harus menerima pelajaran di kelas.Namun pada kenyataannya ada saat-saat yang menuntut anda untuk secara total memberikan waktu,tenaga dan pikiran untuk organisasi ini.”Pembagian waktu” itulah masalahnya…………Tidak mengerjakan tugas, bingung saat masuk kelas karena tidak mengerti apa yang dijelaskan sebab anda tidak mengikuti pelajaran tersebut dari awal,tiba-tiba ada undangan menghadap pembina OSIS,,,,,,,.Bingung ? pasti,,,,,,apalagi pada awal masa tugas anda.Namun dalam hal ini,sebagai ketua OSIS anda dituntut untuk bisa melaksanakan seluruh program dengan tetap berprestasi.SULIT…….!!! memang,,,,but what can you do ? sepeti itulah realitas yang ada.Sadar atau tidak “prestasi” adalah kendaraan yang menghantarkan anda menjadi ketua organisasi ini.”Kendaraan politik=partai” itulah istilah yang sering digunakan dalam konteks birokrasi.Oleh karena itu anda tetap harus berprestasi,orang-orang di sekitar anda tidak tahu bahkan mungkin tidak mau tahu dilema yang anda hadapi.Yang terpenting bagi mereka program terlaksana,anda tetap berprestasi.Banyak yang gagal namun tidak sedikit pula yang berhasil,mudah-mudahan anda termasuk pada golongan yang berhasil.
Terkadang ada pihak yang memberikan penilaian terhadap kinerja OSIS secara a priori,tidak mengetahui konstelasi organisasi namun “berani” mengatakan OSIS tidak aktif.Menyakitkan,menjengkelkan,,,bahkan mungkin kecewa,,,,,saat mendapat komentar seperti itu.Padahal anda sudah berusaha semaksimal mungkin tapi hasilnya tidak memuaskan bagi mereka,”seandainya kalian tahu betapa sulitnya….” Itulah kalimat yang mungkin terlontar saat mendengar komentar seperti itu.Hal-hal semacam itu anggaplah sebagai konsekwensi logis atas “keberanian” anda menerima tanggung jawab.Hal ini tidak hanya terjadi di OSIS tetapi juga di semua organisasi,jadi lumrah bukan ?.Dengan menghadapi hal-hal semacam ini akan membuat anda lebih mature sehingga tidak “cengeng “bila menghadapi masalah dalam hal apapun di kemudian hari.Jadikan “hal biasa” yang harus anda hadapi selama masa tugas.Memang butuh waktu bagi anda untuk membiasakannya,”but let it flow” ,waktu yang akan membuat hal itu menjadi biasa.
Masalah lainnya adalah pertemanan yang mungkin akan terganggu sebagai konsekwensi konsistensi anda dalam menegakkan tata tertib sebagai hukum yang mengatur dalam lingkungan sekolah.Terkadang ada teman yang menganggap anda sombong,tidak setia kawan,”mentang-mentang jadi ketua OSIS,,,sok sekali ya” itulah komentar-komentar yang terlontar saat anda melakukan tindakan yang desisif pada mereka.Apalagi jika kepada teman sekelas,kerenggangan pertemanan lebih terasa karena dikelaslah anda menerima pelajaran setiap harinya.Sehingga keadaan di kelas terasa tidak nyaman,teman-teman yang lain membentuk kelompok-kelompok dan anda tidak bisa menjadi bagian dari kelompok-kelompok tersebut,oleh karena ketidaksukaan mereka kepada anda.Sedih ? pasti, tapi seakan tidak ada cara untuk menyampaikan rasa itu kepada mereka oleh karena “kacamata” yang mereka pakai bahannya berasal dari ketidaksukaan dilapisi dengan pandangan negative yang cembung bergagang ketidak-kooperatif-an sehingga sikap tegas anda dianggap suatu kesalahan kelihatan lebih besar dibanding hal-hal lain yang anda miliki.Bagaimana mengubahnya,bagaimana melepaskan kacamat tersebut ?Padahal selain tidak menyenangkan,hal ini juga akan menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan program-program OSIS karena mereka juga merupakan bagian dari objek kepemimpinan anda.Bagaimana jika mereka menolak melaksanakan policy organisasi ?,Sesuai dengan pengalaman penulis lebih mudah “mengatur” teman-teman yang tidak sekelas yang jumlahnya ratusan dibanding ‘mengatur” teman-teman sekelas yang jumlahnya hanya puluhan.Dalam hal ini tidak ada pilihan selain menggunakan kepercayaan dalam wujud wewenang yang diberikan kepada anda untuk menyelesaikan masalah seperti ini.Dalam hal inilah seorang ketua OSIS akan mengalami ambivalensi seperti penulis maksudkan pada awal pembahasan di atas.Anda dihadapakan pada pilihan.Namun bukan berarti anda tidak berusaha mengubah keadaan,usahakan agar hubungan pertemanan anda menjadi lebih baik atau pertahankan “hubungan baik” jika keadaannya baik-baik saja.Dalam hal ini penulis tidak bisa memberikan jalan keluar yang tepat disebabkan oleh perbedaan paradigma objek kepemimpinan.Sebagai ketua OSIS pandai-pandailah membaca situasi,presiden pun memiliki “komunikasi politik” untuk memuluskan pelaksanaan policy-nya begitupun dengan seorang ketua OSIS harus memiliki “komunikasi kepemimpinan” sebutlah demikian,yang secara fungsional nyaris sama dengan “komunikasi politik” presiden namun perbedaannya adalah tujuan ketua OSIS tidak untuk mendapat kekuasaan,,,,,,,,,benar bukan ?
Yang tak kalah sulitnya adalah “bersikap dengan benar”,terkadang sebagai ketua OSIS dihadapkan pada keadaan yang membuat anda sulit menentukan sikap.Hal ini disebabkan anda menjadi sorotan berbagai pihak,tidak boleh salah berbicara apalagi bersikap akan ada banyak “komentar tak enak” yang tertuju pada anda.Seperti juga halnya ketika anda bermasalah dengan teman,kemungkinan besar andalah yang akan dianggap bersalah.Banyak orang yang berpandangan bahwa mungkin karena anda ketua OSIS merasa berkuasa jadi anda sewenang-wenang pada teman yang lain.Padahal mungkin tidak seperti itu,teman andalah yang membuat anda marah dan sebagai manusia biasa kemarahan pun timbul dari diri anda,lumrah bukan? Ketua OSIS juga manusia,,,,,,,,,,,,,,atau penulis akan menjelaskan hal ini dengan fenomena yang lain.Misalnya siswa yang paling pandai di kelasnya melaporkan pada guru kecurangan-kecurangan yang teman lakukan,misalnya temannya tersebut mencontek atau melihat catatan saat ulangan,itu salah dan merupakan suatu deviasi,namun teman yang dilaporkannya menganggap dia orang yang sombong,tidak setia kawan ”mentang-mentang sudah pintar main lapor saja” padahal mungkin tidak demikian,ada alasan-alasan yang logis dan fundamental sehingga siswa tersebut melaporkannya.Namun berbeda halnya dengan siswa yang memang dikenal nakal,apapun yang dilakukannya pasti komentar yang terlontar “itu hal yang biasa,dia memang begitu” seakan ada pemaafan secara otomatis baginya.Mengapa demikian ? seolah-seolah ada “ketidakadilan” yang unvisible bagi orang-orang yang memiliki “kelebihan” namun fenomena ini tidak pernah mengemuka atau setidaknya disadari oleh khalayak sehingga konsepsi seperti itu bisa diluruhkan.Fenomena yang sama juga terjadi pada seseorang yang mendapat kepercayaan menjadi ketua OSIS, berpikirlah sebelum bertindak.Anda juga harus menyadari adanya “ketidakadilan” yang unvisible tadi.Dalam konteks apapun masalahnya,orang lain akan mengaitkannya dengan eksistensi anda,seolah-seolah setiap tindakan yang salah dilandasi oleh “keakuan” padahal mungkin saja tidak demikian.Sangat sulit untuk mengubah pandangan seperti itu yang terlanjur berakar dalam paradigma.Namun saat menghadapi keadaan seperti ini jangan berkecil hati pada saat menjalankan tugas sebagai ketua OSIS,anggaplah hal-hal seperti ini merupakan konkritisasi keadilan tuhan.Disatu sisi anda diberikan kelebihan oleh-Nya,wajarlah di lain sisi diberikan ujian seperti itu.”Perubahan paradigmatis” sebenarnya itulah jalan keluar masalah di atas.Namun mampukah kita merubah kerangka berpikir banyak orang,,,SULIT….dalam hal ini sebagai ketua OSIS “dipaksa” menerima keadaan seperti ini.KONSEKWENSI LOGIS,sebutlah demikian……dalam hal inilah perlunya KESIAPAN yang seperti penulis maksudkan dalam pembahasan di atas tadi.Penulis mengajak anda melihatnya dari perspektif Ilahiah,dalam surat al Baqarah ayat 124-134 yang intinya menyatakan bahwa dalam hal kepemimpinan Allah-lah yang mendatangi kita,artinya kepemimpinan adalah anugerah Allah swt tidak semua orang dilahirkan sebagai dan atau bisa memimpin.Syukurilah !!jadi masalah apapun hadapilah…!
Dalam tulisan ini penulis memulai pembahasan dengan menyajikan masalah-masalah,bukannya tanpa maksud.Penulis sengaja menyusunnya demikian agar kita tidak terbiasa membayangkan hal-hal yang menyenangkan saja tapi segala sesuatunya harus dimulai dengan hal-hal yang berat dan sulit terlebih dahulu,agar hal-hal tersebut terasa lebih ringan.Seperti halnya dengan fenomena mengupas bawang,,,,,,,kelihatannya tidak ada yang istimewa,namun sebenarnya ada nilai-nilai filosofis yang bisa kita ambil dari fenomena tersebut ; mengupas bawang sebaiknya dimulai dengan bawang-bawang yang ukurannya kecil{bawang menyebabkan mata menjadi perih,kita analogikan fenomena itu seperti kesulitan-kesulitan yang akan anda hadapi saat menjadi ketua osis} agar tidak terasa sulit.Sebaliknya jika dimulai dengan bawang-bawang yang ukurannya besar,lama-kelamaan rasa bosan disertai rasa perihlah yang akan menyerang dan semangat kita pasti akan berkurang karena melihat bawang selanjutnya yang akan dikupas ukurannya lebih kecil lagi,pasti lebih sulit..Demikian halnya jika kita melakukan segala sesatu,lakukanlah dari hal-hal yang terasa lebih berat.Mengupas bawang dari ukuran terkecil lalu ukuran terbesar itulah intinya.Dengan runtunan seperti itu,sadar atau tidak sadar sebenarnya kita semakin termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan,dengan asumsi masalah berikutnya pasti lebih mudah.
Sebenarnya hal yang paling menyenangkan saat menjadi ketua OSIS telah penulis jelaskan pada awal pembahasan diatas.”Pengalaman” itulah hal yang paling berharga yang kita dapatkan saat memimpin organisasi ini.Pengalaman tidak akan didapatkan di dalam kelas ataupun bisa diajarkan.Saat penulis menjadi ketua OSIS,hal yang paling menyenangkan bagi penulis saat itu adalah bisa mendapatkan “pelajaran” public speaking secara praktikal.Saat menjadi ketua OSIS,intensitas berbicara didepan umum lebih besar dari sebelumnya.Grogi,,,nervous,,,demam panggung,,,? Pasti akan terkikis oleh makin seringnya berbicara di depan umum.Sebutlah kemampuan berorasi……,di kelas kita hanya akan diajarkan teori saja di organisasi inilah salah satu wadah mempraktikan teori yang kita dapatkan di kelas.
Dengan menjadi ketua OSIS anda akan lebih “mengenal” sekolah,misalnya mengenai keuangan,administrasi atau hal-hal lainnya.Dalam artian,anda menjadi lebih paham keadaan sekolah saat ini seperti apa.Jadi…kalau ada siswa-siswi yang protes sekolah meminta ini itu,mungkin anda tidak akan ikut-ikutan karena tahu betul bagaiman keadaan sekolah.Sebutlah aksessibilitas yang jauh lebih terbuka dibanding siswa lainnya.Tidaklah mungkin sekolah akan memberikan manifes tentang keadaan sekolah kepada seluruh siswa.Anda akan lebih “mengenal” institusi pendidikan ini di banding yang lain.Adakah hal-hal yang seperti ini anda dapatkan jika tidak menjadi bagian organisasi ini,dengan kapasitas anda sebagai siswa ? tentu tidak !.
Saat menjadi ketua OSIS,pastilah anda akan sering mewakili sekolah pada kegiatan-kegiatan yang diadakan di luar sekolah atau institusi-institusi lain.Pada kesempatan-kesempatan seperti itulah teman anda akan semakin banyak.Jadi pergaulan semakin luas seperti halnya pengetahuan anda juga akan semakin bertambah.Menyenangkan bukan ?.Di tambah lagi dengan pengalaman melaksanakan suatu acara,pada kesempatan itulah anda mendapatkan pengetahuan mengenai hal-hal yang harus disiapkan,yang dihadapi atau sebutlah dinamika penyelengaraan suatu kegiatan.Pengetahuan-pengetahuan yang seperti ini tidak akan didapatkan jika tidak terlibat langsung,,,,,,,,,,,salah satu kesempatan untuk terlibat langsung adalah di organisasi ini.Jadi,sepertinya tidak ada alasan untuk mengatakan “untuk apa berorganisasi ?” .
Sebenarnya tidak ada hal yang useless dalam berorganisasi,jika kita pandai “menarik” nilai-nilai filosofis yang faedagogis dalam kedinamisan berorganisasi dan mencoba membuat konklusi-konklusi dari fenomena-fenomena yang terjadi selama berorganisasi dan mencoba mengaplikasikannya dalam fenomena lain dalam kehidupan kita.Misalnya terkadang kita dihadapkan pada beberapa pilihan yang masing-masing memiliki konsekwensi positif-negatifnya,namun kita tetap harus memilih dan harus siap menerima konsekwensi sebagai akibat pilihan kita.Dalam fenomena inilah kita diajarkan untuk selalu siap menerima konsekwensi dari tindakan yang telah kita lakukan dalam hal apapun.Jadi sesal yang selalu datang belakangan bisa “berkurang” oleh karena pada saat “menjatuhkan” pilihan kita telah siap mempertanggungjawabkannya.Misalnya juga saat mendapatkan kritikan yang menurut kita tidak fundamental karena kita merasa telah melaksanakan sebagaimana mestinya namun tetap dinilai salah oleh pihak lain,terlepas dari apapun yang melandasi pihak lain tersebut memberikan kritikan,dalam fenomena ini kita dapat “menarik” suatu konklusi bahwa tidak semua hal yang kita anggap benar adalah benar bagi orang lain.Pengalaman penulis saat berbeda pendapat dengan pihak lain,penulis seakan tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan pendapat karena hal itu akan menimbulkan pandangan “mentang-mentang ketua Osis tidak mau menerima pendapat orang” atau “memaksakan pendapat” padahal tidak demikian,,,,,,,,,,kalau kita menelaahnya secara objektif…..sebenarnya dalam fenomena ini kedua belah pihak saling memaksakan pendapat.Pernyataan “tidak mau menerima pendapat orang lain” atau “memaksakan pendapat” itu terlontar oleh karena pihak lain tersebut menginginkan kita menerima pendapatnya,jadi pada hakikatnya siapa yang memaksakan kehendak ? namun sekali lagi hal ini seakan-akan tidak disadari bahkan unvisible,tidak pernah ada yang menelaah atau setidaknya menyadari fenomena yang terjadi didalamnya.Namun dalam hal ini penulis mengajak anda melihat dari sisi positifnya; KEMAMPUAN MENGANALISA HAKIKAT SUATU FENOMENA YANG TERJADI sebutlah demikian,karena dari contoh diatas jelas pihak-pihak yang lain tidak paham apa sebenarnya yang terjadi.Seandainya semua pihak menyadarinya mungkin tidak akan ada “pemaksaan kehendak” sebagai akibat mempertahankan pendapat.
Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal menyenangkan yang akan didapatkan saat menjadi bagian dari organisasi ini,,,,anda pasti akan mendapatkannya saat menjalankan “tugas” atau apalah namanya………Setiap hal di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan,kemudahan dan kesulitan dan hal-hal lain yang saling bertolak belakang, seperti halnya menjadi ketua Osis susah senang lumrah bukan ?

Published in: on April 15, 2008 at 1:03 pm  Tinggalkan sebuah Komentar